Persekutuan Perpustakaan. Mau?!

Semua negara harus mengakui bahwa mendirikan perpustakaan sebagai bagian dari infrastruktur pendidikan bukanlah hal mudah. Semakin sulit jika jenis perpustakaan yang harus dibangun juga beragam: ada perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus, dan perpustakaan umum. Bagaimana seandainya keempat jenis perpustakaan itu bekerja-sama untuk menghemat waktu, tenaga, dan terutama sekali dana? Bagaimana kalau perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah disatukan saja, terutama di wilayah pedesaan dan di daerah yang berpenduduk sedikit?

Isyu inilah yang pernah berkembang di tahun 1970an di Inggris dan Amerika Serikat, karena di masa itu muncul persoalan pendanaan dan upaya menghemat pengeluaran anggaran.  Para pustakawan sangat antusias membicarakan isyu ini dan mereka memberi nama khusus untuk “persekutuan perpustakaan” ini, yaitu joint-use libraries (perpustakaan yang digunakan bersama-sama). Setelah 30 tahun dibicarakan, isyu joint-use libraries ini sebenarnya tak pernah padam dan bahkan menyebar ke berbagai negara. Sebagaimana diberitakan di Library Journal edisi September 2007, Joint-use libraries kini sudah diselenggarakan di 11 negara, terutama di Eropa, Amerika, dan Australia.

Menurut Kratz (2003) joint-use library dapat didefinisikan sebagai

“a library in which two or more distinct service providers … serve their client groups in the same building, based on an agreement that specifies the relationship between the providers.”

Dalam definisi di atas, penekanannya memang pada penyediaan jasa di satu gedung yang sama oleh dua atau lebih institusi. Bentuknya adalah kemitraan, dan pada tahun-tahun 1970an bentuk ini amat populer di kota-kota kecil di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Australia.  Kebanyakan institusi yang terlibat adalah sekolah dasar-menengah dan perpustakaan umum. Memasuki tahun 1980an, pustakawan mulai mencoba mengajak pula perpustakaan sekolah menengah atas dan sekolah teknik. Memasuki era 1990an kerjasama bahkan diperluas untuk melibatkan perpustakaan perguruan tinggi. 

Menurut McNicol (2006) upaya menggunakan satu fasilitas perpustakaan untuk berbagai keperluan dan berbagai kelompok masyarakat antara lain didorong oleh keperluan untuk menjaga akontabilitas publik (public accountability) di negara-negara yang pemerintahnya menyediakan fasilitas untuk umum secara besar-besaran. Sekolah dasar dan perpustakaan umum adalah fasilitas yang sepenuhnya dibangun pemerintah. Sebab itu, seringkali ada tekanan dari masyarakat kepada pemerintah untuk memanfaatkan fasilitas tersebut bagi kemaslahatan sebanyak mungkin orang. Wajarlah kalau kemudian muncul pemikiran tentang efisiensi dan efektivitas. Daripada fasilitas-fasilitas itu saling tumpang-tindih dalam menyediakan layanan publik, lebih baik disatukan saja.

Di negara bagian Australia Selaatan pada tahun 1974 bahkan muncul mandat politik bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sebanyak mungkin perpustakaan desa di daerah-daerah terpencil. Pada waktu itu, pemerintah sudah punya cukup banyak sekolah dasar dan menengah. Daripada membangun gedung baru untuk perpustakaan desa, pemerintah memutuskan untuk menggunakan sebagian sarana sekolah untuk perpustakaan umum. Di Amerika Serikat, khususnya di Florida,  muncul konsep “one-stop school” yang menghimpun semua layanan publik untuk komunitas desa (termasuk layanan perpustakaan dan kesehatan) di gedung-gedung sekolah.  Di Inggris, gerakan-gerakan sporadis untuk menggabungkan berbagai layanan pubilk di satu fasilitas sudah muncul sejak 1970, dan terutama dimulai oleh penyelenggara sekolah dan pustakawan umum.

Pandangan politik dan perubahan kebijakan publik amat berperan dalam mendorong kemunculan join-use libraries ini. Di Inggris, pemerintahan New Labour yang dipimpin Tony Blair menghidupkan kembali gerakan penggabungan fasilitas publik ini. Sejak berkuasa, partai ini menegaskan bahwa setiap sekolah harus secara aktif terlibat dalam kegiatan komunitas, termasuk dalam bentuk menyediakan fasilitas belajar bagi anggota masyarakat yang kehilangan masa belajar mereka sewaktu kecil. Itu sebabnya, di awal tahun 2000an muncul sekolah-sekolah sore untuk orang dewasa. Bagi masyarakat Inggris, sebenarnya fasilitas seperti ini bukanlah hal aneh karena mereka sudah lama mengenal pemelajaran seumur hidup (long live education). Dorongan pemerintah menumbuhkan kembali fasilitas bersama, khususnya dalam bentuk joint-use libraries.

Ada beberapa keuntungan yang dapat dicatat dari penggunaan fasilitas secara bersama ini, yaitu:

1. Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan. Jelaslah bahwa jika setiap desa memiliki sekolah, maka di setiap desa juga dapat didirikan perpustakaan. Biaya yang sedianya untuk membangun gedung baru dapat digunakan untuk pengembangan koleksi dan layanan yang lebih menarik. 
2. Pemusatan layanan yang memudahkan. Jika perpustakaan desa bersatu dengan lokasi sekolah, maka ada banyak kegiatan yang dapat dilakukan orangtua sambil menunggu anak pulang sekolah, atau datang dan berkumpul untuk kegiatan masyarakat seperti ceramah kesehatan, kursus memasak sehat, dan sebagainya di perpustakaan. 
3. Kegiatan belajar seumur-hidup dapat menggunakan fasilitas sekolah, sehingga menghemat belanja pemerintah. Daripada membuat fasiltas baru (termasuk fasilitas bacaan), lebih baik menggunakan fasilitas yang sudah ada. Di jaman Internet, penggunaan fasilitas komputer sekolah untuk masyarakat umum amatlah meringangkan beban belanja pemerintah.
4. Interaksi antar-generasi. Kegiatan orang dewasa dan orang tua di lokasi sekolah akan mendorong interaksi antar-generasi yang lebih intensif dan menguntungkan bagi pengembangan kultur lokal yang sehat. 

Walau menawarkan keuntungan seperti di atas, ada beberapa hal yang mungkin juga akan menghambat pengembangan joint-use libraries, misalnya dalam hal:

1. Perbedaan kultur dan etos kerja. Jika sebuah perpustakaan umum diletakkan di sebuah sekolah, sangat mungkin ‘warna’ layanannya akan terlalu banyak berorientasi belajar yang terstruktur, sementara masyarakat umum (terutama orang dewasa) mungkin lebih menyukai suasana belajar yang agak ‘longgar’.
2. Keterbatasan akses yang disebabkan lokasi dan jam buka mungkin saja terjadi di beberapa daerah yang lokasi sekolahnya jauh dari fasilitas umum lain. Masyarakat umum harus secara khusus pergi ke lokasi tersebut, yang mungkin jauh dari pasar, tempat kerja, atau rumah tinggal mereka.
3. Keengganan orang dewasa untuk masuk ke lokasi sekolah. Sebagian orang mungkin malu atau ragu-ragu untuk masuk ke lokasi sekolah karena alasan-alasan kultural. Bagi banyak orang dewasa, ‘kembali ke sekolah’ seringkali menurunkan gengsi mereka. 

Terlepas dari hambatan-hambatan tersebut, fenomena joint-use libraries tampaknya tak akan surut. Beberapa negara bahkan sudah menjadikan fenomena ini sebagai kebijakan formal dalam pengembangan pendidikan untuk masyarakat. Untuk Indonesia, fenomena ini patut dicoba mengingat belanja pemerintah untuk perpustakaan masih terasa memberatkan. Tentu saja, akan muncul berbagai persoalan, terutama menyangkut birokrasi dan keengganan bekerja sama lintas sektoral di kalangan pemerintah. Namun, tidak ada salahnya untuk mencoba merancang sebuah kebijakan baru, bukan?

Bagi yang tertarik dengan masalah ini, silakan kunjungi situs-situs berikut:  

• http://www.alia.org.au/policies/joint-use.html (dukungan asosiasi pustakawan Australia untuk joint-use libraries)
• http://www.ala.org/ala/alalibrary/libraryfactsheet/alalibraryfactsheet20.cfm (daftar bibliografi tentang joint-use libraries)
• http://www.unt.edu/slis/students/projects/5320/reist.htm (contoh artikel mahasiswa tentang joint-use libraries)
•  http://education.qld.gov.au/library/docs/joint-use.pdf. (contoh panduan dari pemerintah negara bagian Queensland, Australia)
   

Bacaan:

Kratz, Charles (2003)  “Transforming the delivery of service: the Joint-use library and information commons” dalam College & Research Libraries News vol. 64, no. 2 hal 100-110.

McNicol, Sarah (2006), “What Makes a Joint Use Library a Community Library?” dalam Library Trends, Vol. 54, no. 4; hal. 519-535.