Ilmu Perpustakaan & Informasi

diskusi dan ulasan ringkas

Posts Tagged ‘Kebijakan publik’

Keamanan dan Kebebasan. Bukan Pilihan.

Posted by putubuku pada Agustus 5, 2008

Sedikit cerita dari Amerika Serikat. Beberapa saat setelah tragedi 11 September, Pemerintah Pusat melalui badan US Geological Survey meminta Government Printing Office (GPO, kantor penerbitan dokumen pemerintah) agar memerintahkan semua perpustakaan memusnahkan semua CD-ROM tentang fasilitas air minum. Alasannya, ada ancaman serangan terhadap fasilitas itu, dan banyak perpustakaan memiliki informasi terinci tentang lokasi, denah, dan sistem air minum Amerika Serikat. Kalau informasi itu jatuh ke tangan “yang tidak bertanggungjawab”, tragedi yang amat hebat akan terjadi.

Untuk menegaskan perintah pemusnahan CD-ROM itu, badan investigasi federal alias FBI mengunjungi beberapa perpustakaan untuk memastikan bahwa perintah sudah dijalakan, tetapi FBI tidak berkonsultasi terlebih dahulu ke GPO maupun ke Geological Survey. Para pustakawan berkeberatan dan mengajukan protes serta banding atas keputusan pemusnahan tersebut. Sidang pun digelar, dan dalam sebuah memorandum tertanggal 13 Maret 2002, hakim Thomas Susman menyatakan:

The delicate balance between respondng to concerns relating to homeland security while ensuring public access to government information presents new challenges to many libraries. What limitations, if any, should be on acces to selected government information resources? Are there criteria to consider as to whether information resources should be publicly available? Similarly, many libraries that participate in the Federal Depository Program… are concerned that changes may be forthcoming in the informaton access and dissemination policies of federal agencies.

Pernyataan itu mengangkat kembali isyu pelik tentang keseimbangan antara “keamanan nasional” dan “kebebasan akses informasi”. Persoalannya adalah: apakah perpustakaan dan pustakawan harus patuh kepada perintah pemusnahan bahan pustaka? Kalau jawabannya “ya”, perintah dari siapa yang harus dipatuhi, dan bagaimana kriteria kepatuhan itu? Beberapa pustakawan menolak perintah itu, sebab memusnahkan bahan pustaka terkesan “barbar”. Sebagian pustakawan justru sebaliknya menganggap bahwa sikap menolak perintah pemusnahan itu “tidak patriotik”. Perdebatan pun sampai sekarang belum selesai.

Sebagai profesi yang berkegiatan di negara yang menghormati hukum, para pustakawan Amerika Serikat merasa harus memeriksa kembali perundangan dan kebijakan yang berkaitan dengan informasi, khususnya tentang daur hidup informasi. Mereka berharap, ada peraturan yang dapat menjadi acuan tentang tata-cara dan alasan pemusnahan bahan pustaka.

Menurut Hernon dan Relyea (2003), di dalam setiap kebijakan informasi (information policy) terkandung

“..a set of interrelated principles, laws, guidelines, rules, regulations, and procedures guiding the oversight and managemant of the information lifecycle: the production, collection, distribution/dissemination, retrieval and use, and retirement, including preservation, of information. Information policy also embracess access to, and use of, information and records; records relate to the conduct of government business and provide an audit trail for holding government accountable. Colectively, policies form a framework that profoundly affects the manner in which an individual in a society, indeed a society itself, makes political, economic, and social choices”.

Di dalam definisi di atas terlihat bahwa kebijakan informasi langsung berkaitan dengan akuntabilitas pemerintah. Jika Pemerintah membuat keputusan untuk menghambat akses publik ke informasi (secara permanen maupun sementara), maka keputusan itu tetap harus memperhatikan undang-undang, kebijakan, aturan, dan prosedur yang sudah ada. Apa pun alasannya, dan betapapun urgensi yang terkandung di dalamnya, keputusan memusnahkan bahan pustaka akan segera bertentangan dengan prinsip “pelestarian informasi” yang menjadi bagian tak terpisahkan dari daur hidup informasi.

Kasus perintah pemusnahan CD-ROM di atas juga langsung mengingatkan orang pada konsep e-government yang sudah populer tetapi belum banyak dimengerti itu. Karakter CD-ROM memang berbeda dari dokumen kertas, terutama dalam hal kemudahan pengambilan informasi. Jika CD-ROM itu disediakan di dalam sebuah jaringan Internet, banyak orang dengan mudah dapat mengambil dan menyalin (copy) isinya dari mana pun mereka berada. Artinya, lebih sulit mengatur akses di Internet, daripada kalau dokumen itu terbuat dari kertas dan tersimpan di gedung perpustakaan.

Akibat peristiwa 9/11 yang mengguncang kehidupan rakyat Amerika Serikat itu, banyak orang mulai mempertanyakan apakah diperlukan aturan dan norma khusus untuk sumber-sumber informasi digital yang tidak berlaku untuk sumber-sumber kertas?

Selama ini, e-government selalu dikaitkan dengan penyediaan informasi digital dan ada 5 bidang yang segera dapat dikenali sebagai wilayah e-government, yaitu:

  1. Layanan kepada masyarakat (government-to-citizen)
  2. Penyediaan informasi untuk masyarakat
  3. Kemudahan dalam belanja barang dan jasa (government-to-business dan business-to-government)
  4. Kemudahan pertukaran informasi antar departemen (government-to-government)
  5. Penjualan bahan informasi lewat Internet.

Di kelima bidang itu memang tidak ada peluang untuk menghambat akses. Potensi teknologi informasi menyebabkan tekanan yang besar kepada Pemerintah untuk membuka diri seluas mungkin dalam hal informasi dan jasa yang menggunakan teknologi informasi. Namun dalam perkembangannya, ternyata ada berbagai persoalan yang menyebabkan orang bertanya-tanya, apakah tidak diperlukan pembatasan-pembatasan yang berdasarkan kepentingan orang banyak.

Di Amerika Serikat, kelima bidang yang selama ini dianggap sebagai wilayah e-government diperluas menjadi 11 kekhususan, yaitu:

  1. Komunikasi antara badan pemerintah dengan publik, dan antar badan pemerintah dalam rangka melayani publik.
  2. Akses informasi dan pemenuhan kebutuhan informasi publik, mulai dari anak-anak, remaja sampai “senior citizen“.
  3. Penyediaan jasa komersial, termasuk “online sales“.
  4. Lelang dan pembelian jasa atau barang dari pihak swasta.
  5. Keamanan, termasuk proteksi transaksi lewat Internet, proteksi dari hacking, spam, dan sebagainya.
  6. Perlindungan informasi pribadi (privacy).
  7. Manajemen penyelenggaraan e-government itu sendiri.
  8. Perawatan prasarana teknologi informasi untuk penyelenggaraan e-government
  9. Pengurangan kesenjangan digital
  10. Pengaturan dalam keadaan darurat dalam krisis yang mengancam negara.
  11. Pengawasan pengembangan e-government oleh Lembaga Eksekutif maupun Legislatif (atau Congress di Amerika Serikat).

Nah, dari 11 butir di atas, maka hanya satu butir, yaitu butir 10, yang sangat jelas “pro keamanan” sementara butir-butir lainnya adalah “pro kebebasan”. Begitu pun, ada butir-butir yang tetap perlu diperlakukan dengan sangat hati-hati, misalnya butir tentang hak Pemerintah untuk berjualan di Internet dan butir tentang tugas Pemerintah melindungi informasi pribadi. Tanpa pengawasan dari masyarakat, hak dan tugas Pemerintah ini dapat tergelincir menjadi “pengawasan massal” oleh negara yang mengingatkan orang pada gosip tentang “big brother is watching you!”

Pengalaman Amerika Serikat yang mendapat serangan telak, kekuatiran mereka tentang keamanan nasional, dan keinginan mereka untuk tetap menjadi surga kebebasan informasi, menjadi sebuah adonan menarik untuk dipelajari. Para pustakawan Indonesia mungkin perlu terus menyimak perkembangan di negara itu kalau ingin mengembangkan kebebasan informasi di Nusantara yang indah ini.

Bacaan:

Hernon, P. dan Relyea, H.C. (2003). “Information policy” dalam Encyclopaedia of Library and Information Science, ed. Drake, M.A., New York : Marcel-Dekker, hal. 1300 – 1315

Posted in Kepustakawanan, Masyarakat Informasi | Dengan kaitkata: | 2 Comments »

Persekutuan Perpustakaan. Mau?!

Posted by putubuku pada Agustus 3, 2008

Semua negara harus mengakui bahwa mendirikan perpustakaan sebagai bagian dari infrastruktur pendidikan bukanlah hal mudah. Semakin sulit jika jenis perpustakaan yang harus dibangun juga beragam: ada perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus, dan perpustakaan umum. Bagaimana seandainya keempat jenis perpustakaan itu bekerja-sama untuk menghemat waktu, tenaga, dan terutama sekali dana? Bagaimana kalau perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah disatukan saja, terutama di wilayah pedesaan dan di daerah yang berpenduduk sedikit?

Isyu inilah yang pernah berkembang di tahun 1970an di Inggris dan Amerika Serikat, karena di masa itu muncul persoalan pendanaan dan upaya menghemat pengeluaran anggaran.  Para pustakawan sangat antusias membicarakan isyu ini dan mereka memberi nama khusus untuk “persekutuan perpustakaan” ini, yaitu joint-use libraries (perpustakaan yang digunakan bersama-sama). Setelah 30 tahun dibicarakan, isyu joint-use libraries ini sebenarnya tak pernah padam dan bahkan menyebar ke berbagai negara. Sebagaimana diberitakan di Library Journal edisi September 2007, Joint-use libraries kini sudah diselenggarakan di 11 negara, terutama di Eropa, Amerika, dan Australia.

Menurut Kratz (2003) joint-use library dapat didefinisikan sebagai

“a library in which two or more distinct service providers … serve their client groups in the same building, based on an agreement that specifies the relationship between the providers.”

Dalam definisi di atas, penekanannya memang pada penyediaan jasa di satu gedung yang sama oleh dua atau lebih institusi. Bentuknya adalah kemitraan, dan pada tahun-tahun 1970an bentuk ini amat populer di kota-kota kecil di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Australia.  Kebanyakan institusi yang terlibat adalah sekolah dasar-menengah dan perpustakaan umum. Memasuki tahun 1980an, pustakawan mulai mencoba mengajak pula perpustakaan sekolah menengah atas dan sekolah teknik. Memasuki era 1990an kerjasama bahkan diperluas untuk melibatkan perpustakaan perguruan tinggi. 

Menurut McNicol (2006) upaya menggunakan satu fasilitas perpustakaan untuk berbagai keperluan dan berbagai kelompok masyarakat antara lain didorong oleh keperluan untuk menjaga akontabilitas publik (public accountability) di negara-negara yang pemerintahnya menyediakan fasilitas untuk umum secara besar-besaran. Sekolah dasar dan perpustakaan umum adalah fasilitas yang sepenuhnya dibangun pemerintah. Sebab itu, seringkali ada tekanan dari masyarakat kepada pemerintah untuk memanfaatkan fasilitas tersebut bagi kemaslahatan sebanyak mungkin orang. Wajarlah kalau kemudian muncul pemikiran tentang efisiensi dan efektivitas. Daripada fasilitas-fasilitas itu saling tumpang-tindih dalam menyediakan layanan publik, lebih baik disatukan saja.

Di negara bagian Australia Selaatan pada tahun 1974 bahkan muncul mandat politik bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sebanyak mungkin perpustakaan desa di daerah-daerah terpencil. Pada waktu itu, pemerintah sudah punya cukup banyak sekolah dasar dan menengah. Daripada membangun gedung baru untuk perpustakaan desa, pemerintah memutuskan untuk menggunakan sebagian sarana sekolah untuk perpustakaan umum. Di Amerika Serikat, khususnya di Florida,  muncul konsep “one-stop school” yang menghimpun semua layanan publik untuk komunitas desa (termasuk layanan perpustakaan dan kesehatan) di gedung-gedung sekolah.  Di Inggris, gerakan-gerakan sporadis untuk menggabungkan berbagai layanan pubilk di satu fasilitas sudah muncul sejak 1970, dan terutama dimulai oleh penyelenggara sekolah dan pustakawan umum.

Pandangan politik dan perubahan kebijakan publik amat berperan dalam mendorong kemunculan join-use libraries ini. Di Inggris, pemerintahan New Labour yang dipimpin Tony Blair menghidupkan kembali gerakan penggabungan fasilitas publik ini. Sejak berkuasa, partai ini menegaskan bahwa setiap sekolah harus secara aktif terlibat dalam kegiatan komunitas, termasuk dalam bentuk menyediakan fasilitas belajar bagi anggota masyarakat yang kehilangan masa belajar mereka sewaktu kecil. Itu sebabnya, di awal tahun 2000an muncul sekolah-sekolah sore untuk orang dewasa. Bagi masyarakat Inggris, sebenarnya fasilitas seperti ini bukanlah hal aneh karena mereka sudah lama mengenal pemelajaran seumur hidup (long live education). Dorongan pemerintah menumbuhkan kembali fasilitas bersama, khususnya dalam bentuk joint-use libraries.

Ada beberapa keuntungan yang dapat dicatat dari penggunaan fasilitas secara bersama ini, yaitu:

  1. Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan. Jelaslah bahwa jika setiap desa memiliki sekolah, maka di setiap desa juga dapat didirikan perpustakaan. Biaya yang sedianya untuk membangun gedung baru dapat digunakan untuk pengembangan koleksi dan layanan yang lebih menarik. 
  2. Pemusatan layanan yang memudahkan. Jika perpustakaan desa bersatu dengan lokasi sekolah, maka ada banyak kegiatan yang dapat dilakukan orangtua sambil menunggu anak pulang sekolah, atau datang dan berkumpul untuk kegiatan masyarakat seperti ceramah kesehatan, kursus memasak sehat, dan sebagainya di perpustakaan. 
  3. Kegiatan belajar seumur-hidup dapat menggunakan fasilitas sekolah, sehingga menghemat belanja pemerintah. Daripada membuat fasiltas baru (termasuk fasilitas bacaan), lebih baik menggunakan fasilitas yang sudah ada. Di jaman Internet, penggunaan fasilitas komputer sekolah untuk masyarakat umum amatlah meringangkan beban belanja pemerintah.
  4. Interaksi antar-generasi. Kegiatan orang dewasa dan orang tua di lokasi sekolah akan mendorong interaksi antar-generasi yang lebih intensif dan menguntungkan bagi pengembangan kultur lokal yang sehat. 

Walau menawarkan keuntungan seperti di atas, ada beberapa hal yang mungkin juga akan menghambat pengembangan joint-use libraries, misalnya dalam hal:

  1. Perbedaan kultur dan etos kerja. Jika sebuah perpustakaan umum diletakkan di sebuah sekolah, sangat mungkin ‘warna’ layanannya akan terlalu banyak berorientasi belajar yang terstruktur, sementara masyarakat umum (terutama orang dewasa) mungkin lebih menyukai suasana belajar yang agak ‘longgar’.
  2. Keterbatasan akses yang disebabkan lokasi dan jam buka mungkin saja terjadi di beberapa daerah yang lokasi sekolahnya jauh dari fasilitas umum lain. Masyarakat umum harus secara khusus pergi ke lokasi tersebut, yang mungkin jauh dari pasar, tempat kerja, atau rumah tinggal mereka.
  3. Keengganan orang dewasa untuk masuk ke lokasi sekolah. Sebagian orang mungkin malu atau ragu-ragu untuk masuk ke lokasi sekolah karena alasan-alasan kultural. Bagi banyak orang dewasa, ‘kembali ke sekolah’ seringkali menurunkan gengsi mereka. 

Terlepas dari hambatan-hambatan tersebut, fenomena joint-use libraries tampaknya tak akan surut. Beberapa negara bahkan sudah menjadikan fenomena ini sebagai kebijakan formal dalam pengembangan pendidikan untuk masyarakat. Untuk Indonesia, fenomena ini patut dicoba mengingat belanja pemerintah untuk perpustakaan masih terasa memberatkan. Tentu saja, akan muncul berbagai persoalan, terutama menyangkut birokrasi dan keengganan bekerja sama lintas sektoral di kalangan pemerintah. Namun, tidak ada salahnya untuk mencoba merancang sebuah kebijakan baru, bukan?

Bagi yang tertarik dengan masalah ini, silakan kunjungi situs-situs berikut:  

Bacaan:

Kratz, Charles (2003)  “Transforming the delivery of service: the Joint-use library and information commons” dalam College & Research Libraries News vol. 64, no. 2 hal 100-110.

McNicol, Sarah (2006), “What Makes a Joint Use Library a Community Library?” dalam Library Trends, Vol. 54, no. 4; hal. 519-535.

Posted in Kepustakawanan, Manajemen | Dengan kaitkata: , | 1 Comment »