Ilmu Perpustakaan & Informasi

diskusi dan ulasan ringkas

Posts Tagged ‘Budaya’

Lestarikan Pusaka Digitalmu

Posted by putubuku pada Agustus 25, 2008

Pada tanggal 17 Oktober 2003, UNESCO mencanangkan Charter on the Preservation of Digital Heritage (Piagam Pelestarian Warisan Digital atau dengan semangat baru dapat diterjemahkan dengan Piagam Pelestarian Pusaka Digital) untuk mendorong setiap negara memikirkan koleksi digital mereka. Piagam ini jelas berkaitan dengan Memory of the World Programme, sebuah program untuk menggalakkan kegiatan pelestarian digital dari warisan budaya nasional di setiap bangsa.

Piagam UNESCO ini boleh kita anggap sebagai puncak dari kekuatiran banyak pustakawan tentang nasib produk-produk informasi digital yang saat ini tumbuh dengan amat-sangat pesat. Terutama, para pustakawan dan pelestari informasi sangat peduli pada nasib informasi yang tercipta sudah dalam keadaan sepenuhnya digital (born digital). Saat ini, informasi yang born digital bertambah terus dengan cepat, terutama karena alat pembuatnya semakin banyak dan semakin mudah digunakan oleh semakin banyak orang.

Pihak yang paling berperan dalam pertambahan populasi informasi digital ini tentu saja adalah para produsen alat-alat berbantuan komputer; tidak saja yang berupa komputer pribadi dan laptop, tetapi juga kamera digital, kamera video digital, handphone, dan aplikasi-aplikasi Internet yang memudahkan orang awam untuk mengekspresikan diri mereka. Belum pernah dalam sejarah umat manusia, begitu banyak orang mampu memproduksi informasi dalam waktu cepat, dan untuk disebarkan secara amat meluas. Abad 20an ini benar-benar adalah abad kelimpahruahan informasi.

Namun pihak produsen alat-alat digital itu juga adalah pihak yang tak terlalu peduli pada kelestarian produk informasi digital. Persaingan bisnis menimbulkan perlombaan adu cepat mengeluarkan perangkat baru. Ini menyebabkan semacam gadget mania yang melanda semua masyarakat di dunia. Bersamaan dengan itu, muncul pula “sampah digital” yang menggunung tak terkendali, termasuk sampah perangkat keras dan media   -bayangkan berapa banyak handphone bekas, komputer versi lama, kepingan CD, dan disket — masih ingatkah Anda bentuknya? 🙂 — yang terbengkalai di berbagai kantor atau rumah.

Perlombaan dan pertambahan perangkat lunak juga luar biasa pesat, menyebabkan kepusingan pembeli ketika harus memastikan apakah harus membeli versi 3 atau versi 3.2.1 atau versi 4. Setiap tahun ada saja versi baru dari setiap perangkat lunak aplikasi, selain juga perangkat lunak saingan yang mirip-mirip.  Dalam keadaan yang serba cepat dan amburadul (chaotic) seperti ini, sangatlah mungkin sebuah produk digital “hilang” atau lebih tepatnya tak dapat terpakai lagi karena sudah usang, walau usianya masih muda. Kecenderungan manusia untuk membuat salinan (copy) atau menurun-muat (download) berkas setiap kali memerlukannya menyebabkan pertambahan berkas non-orisinal yang cepat, memenuhi harddisk komputer dengan cepat seperti debu di musim panas. Keadaan tambah kacau karena berkas digital juga amat mudah dimodifikasi, sehingga antara berkas utama (master file) dan turunan yang keseribu, mungkin telah terjadi modifikasi yang disengaja maupun tak disengaja.

Dalam keadaan seperti inilah muncul kekuatiran tentang karya-karya digital penting yang bernilai-guna bagi sebuah masyarakat, yang secara “tidak sengaja” terlupakan keberadaannya, terselip di antara tumpukan berkas digital di dalam harddisk, atau termodifikasi tanpa terlacak. Ketika karya tersebut diperlukan, kita baru terpana karena berkasnya tak terbaca sebab dibuat dengan perangkat lunak yang sudah tak diproduksi lagi. Bayangkan betapa banyak berkas yang dibuat perangkat lunak Wordstar atau Wordperfect yang tak terbaca lagi. Atau, yang lebih dekat, berapa peduli orang pada rekaman video digital pidato pengunduran diri Suharto? Di mana aslinya, dan bagaimana memastikan keasliannya?

Piagam UNESCO dibuka dengan definisi tentang digital heritage sebagai “cultural, educational, scientific and administrative resources, as well as technical, medical and other kinds of information created digitally, or converted into digital form from existing analogue resources” termasuk di dalamnya “texts, databases, still and moving images, audio, graphics, software and web pages“. Piagam itu juga memperingatkan masyarakat tentang berbagai faktor yang dapat mengancam kelestarian produk digital, baik itu berupa perubahan teknologi perangkat keras dan lunak yang sangat cepat, mapun ketidakpastian dalam hal keaslian dan tanggungjawab kebenaran isinya. Secara khusus UNESCO “menegur” semua negara untuk menyiapkan perangkat hukum bagi upaya melindungi berkas-berkas digital yang amat penting itu. 

Piagam UNESCO juga merupakan penegasan tentang betapa mengkuatirkannya kondisi kelimpahruahan digital saat ini, sehingga perlu SEGERA ada penelitian dan pengembangan dalam aspek berikut ini:

  • Model dan strategi teknologi preservasi digital (emulasi, migrasi).
  • Sistem penyimpanan dan metadata preservasi.
  • Standar tentang kepastian hukum dan otoritas isi.
  • Mekanisme kurator dan digitasi produk non-digital.
  • Payung hukum untuk institusi presevasi digital tingkat nasional

Salah satu hal penting yang juga sangat mendesak untuk dibuat setiap masyarakat adalah kritera “significance and lasting cultural, scientific, evidential or other value” (Article 7) dan tata cara penetapan keotentikan dokumen (authenticity).  Beberapa kasus di Indonesia nyata sekali memerlukan kriteria yang berlandaskan hukum tetap untuk memastikan bahwa produk digital yang kita simpan adalah produk yang otentik. Misalnya, hasil terobosan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan merekam pembicaraan para koruptor, perlu dilindungi sebagai warisan digital. Demikian pula berbagai rekaman kamera video digital dari Peristiwa Mei dan Peristiwa Trisakti serta pendudukan gedung DPR-MPR oleh mahasiswa.

Belum lagi persoalan dengan kondisi negara yang multi-kultural dan yang berpotensi menimbulkan multi-interpretasi tentang mana karya digital yang berkategori pusaka, dan mana yang bukan pusaka. Potensi ini semakin perlu ditanggapi secara serius, karena teknologi digital memudahkan semua orang melakukan preservasi digital dan melakukan klaim kultural atas produk digitalnya. Ambil contoh imajiner: Ada seseorang mengambil foto dengan kamera digital dengan sudut pandang (angle) tertentu terhadap sebuah bangunan tua, lalu bangunan tua itu dimusnahkan, dan kini yang tinggal adalah foto digitalnya. Kelak dikemudian hari, akan ada klaim bahwa foto tersebut adalah pusaka otentik tentang bangunan yang bersangkutan. Pertanyaannya adalah: benarkah foto tersebut otentik, bukan merupakan salinan, dan tidak mengalami modifikasi teknis? Kemajuan teknologi fotografi digital dan perangkat lunak pengolahan foto digital (misalnya Photoshop) dapat menimbulkan “huru hara” dalam soal otentitas, proses penyalinan, dan modifikasi ini.

Pemotretan bangunan pusaka merupakan salah satu saja contoh proses preservasi melalui digitasi {digitization for preservation). Masih banyak kegiatan digitasi yang memerlukan keseksamaan agar kelak tidak menimbulkan masalah. Semangat mendigitasi tesis dan disertasi tercetak, misalnya, perlu diimbangi dengan perangkat hukum untuk memastikan otentitas dan kelestariannya. Digitasi naskah-naskah kuno juga begitu. Sejarah sebuah masyarakat, misalnya sejarah Aceh, berpotensi menimbulkan kontroversi jika diubah menjadi produk digital.

Pustakawan dan para pengembang Perpustakaan Digital merupakan pihak yang paling tepat untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pelestarian pusaka digital ini. Jika Anda tertarik tentang hal ini, coba buka:

Iklan

Posted in Kepustakawanan, Masyarakat Informasi | Dengan kaitkata: , | 6 Comments »

Keberaksaraan, Media, dan Sikap Kritis

Posted by putubuku pada Juni 19, 2008

Konsep keberaksaraan atau literasi mengandung harapan tentang keterampilan dan pengetahuan dalam membaca, memahami, dan menghasilkan teks sebagai bagian dari perangkat dan kapasitas intelektual seseorang jika ia ingin berpartisipasi secara penuh di kebudayaan dan masyarakat tempatnya hidup. Secara umum kita sepakat bahwa pendidikan dan keberaksaraan adalah dua hal yang saling berkait erat.

Secara spesifik, keberaksaraan adalah sebuah kompetensi yang terutama amat diperlukan agar seseorang dapat secara efektif mempelajari dan menggunakan berbagai format dan representasi komunikasi yang diciptakan oleh sebuah masyarakat. Kompetensi ini seringkali berkaitan pula dengan kesepakatan dan aturan yang ada di masyarakat bersangkutan. Itu sebabnya keberaksaraan seringkali terlihat sebagai hasi dari sebuah “konstruksi sosial” yang dilakukan di sekolah dan institusi-institusi budaya, baik secara formal maupun secara non-formal dan informal. Seringkali pula “konstruksi sosial” ini dilakukan melalui wacana atau diskursus terbuka. Tak jarang, wacana ini dibentuk secara populer dan “bergaya”, misalnya dalam bentuk kelompok-kelompok penggemar buku yang bertemu sebulan sekali untuk ngobrol dan ngopi di sebuah kafe.

Dalam dunia yang berputar amat cepat seperti sekarang ini, keberaksaraan seringkali juga melibatkan pergeseran-pergeseran dalam rangka menanggapi sebuah perkembangan baru. Misalnya, reformasi politik di Indonesia menimbulkan keinginan menggebu untuk membebaskan diri dari pembatasan informasi. Keinginan ini dapat berwujud dalam bentuk sebuah kelompok penggemar komik yang membahas berbagai karya komikus dunia. Atau dapat muncul sebagai tren menyukai kisah-kisah perjalanan ke negeri orang lain yang dilengkapi dengan diskusi dengan pengarangnya. Atau dapat pula menjelma menjadi kelompok penggemar buku “kiri” yang gandrung membahas karya-karya Marx  -sebuah nama yang tabu disebut secara terbuka di jaman Suharto.

Seringkali keberaksaraan juga muncul sebagai reaksi yang tak kalah kuatnya untuk mengembalikan hegemoni sebuah kelas, atau mengembalikan “ketertiban” yang sudah terganggu oleh kesukacitaan reformasi. Dus, apa yang disebut sebagai “gerakan membaca” seringkali berisi “titipan” daftar bacaan yang “patut dibaca”  -sebuah upaya halus untuk mengajak orang lain “ikut kita, yuk..”. Kelompok-kelompok bacaan bermunculan di desa-desa, membawa gaya hidup orang kota yang didukung buku-buku bersampul licin dan cerita-cerita tentang modernisasi. Kelompok-kelompok yang didukung ideologi besar, baik berbasis agama maupun partai politik, bermunculan dalam bentuk blog dengan teks yang riuh rendah membicarakan kehebatan dan “kemurnian” diri mereka masing-masing.

Tambah hiruk pikuk pula fenomena keberaksaraan saat ini manakala kita melihat bahwa teks bukanlah semata yang tertera di atas kertas atau pita seluloid. Format media sudah menjadi amat beragam, dan ucapan filsuf Marshall McLuhann bahwa the medium is the message terngiang-ngiang di telinga semua orang. Keberaksaran lalu bukan hanya menyangkut teks per se, melainkan juga menyangkut media. Dus, ada yang gemar berucap tentang keberaksaraan media alias literasi media (media literacy).

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat pada umumnya, muncul perdebatan tentang media, terutama tentang “media baru” yang kehadirannya bikin jantung deg-degan. Contoh paling kongkrit tentunya adalah kehadiran telepon selular (ponsel) alias hape yang menghadirkan media baru berupa video klip atau foto digital. Di saat sama ponsel ini digunakan oleh wartawan suratkabar online mengirim berita instan, anak-anak remaja yang “nakal” menggunakan alat serupa untuk saling tukar video klip “tidak senonoh”. Dan masyarakat  -terutama masyarakat “orang tua”- kerepotan memahami apa arti sopan santun di kepala remaja-remaja itu: mengapa yang “senonoh” saat ini dahulu kala disebut “kurang ajar”?

Lalu muncullah di masyarakat debat dan pro-kontra. DI satu sisi ada pihak yang memposisikan diri sebagai “pelindung kehormatan” alias kaum proteksionis yang konon ingin menjaga nilai-nilai bangsa dari gerusan “nilai-nilai asing”. Sementara di pihak lain ada yang bicara atas nama kebebasan dan pembebasan. Bentrokan antara keduanya pernah terjadi ketika keduanya tak sepaham tentang apa yang dimaksud “porno” di Indonesia ini. Dalam keadaan seperti itu, keberaksaraan media jadi penting. Lha.. wong yang bikin gara-gara tentang semua ini, kan, media itu; khususnya media massa dan media personal itu. Keberaksaraan media juga jadi penting ketika media personal (seperti ponsel, sebenarnya, kan, barang milik pribadi) sudah menjadi media massa (distribusi isyu santet dan berbagai isyu seram lainnya dilakukan lewat ponsel). Masyarakat kita sebenarnya sedang dalam situasi chaois karena ruang pribadi jadi ruang publik, dan industri infotainment harus ikut bertanggungjawab tentang hal ini.

Media elektronik dan digital, dari ponsel sampai blog sampai wiki sampai YouTube, adalah Kurusetra baru, tempat peperangan baru. Di “lokasi digital” inilah muncul keberaksaraan baru. Orang-orang yang terampil menggunakan ponsel, rajin mengisi blog, dan pandai memakai kamera digital untuk berkreasi di YouTube, adalah para kesatria baru. Persoalannya, sebagian kesatria itu adalah “Pandawa” dan sebagian lain adalah “Kurawa”, dan ada juga di antara mereka para “Dorna”, para “Sengkuni”, dan para “dasamuka” (yang terakhir ini memang banyak, lho!).

Kalau keberaksaraan memang nyangkut dan lengket dengan dunia pendidikan seperti prangko dan amplopnya, maka kita pun patut bertanya: apakah di dunia pendidikan Indonesia perlu memahami media baru dan tingkah polah para kesatria digital itu? Tidakkah kini waktunya para guru (dan para guru-pustakawan atau pustakawan-guru atau apa, lah, namanya!) mulai mengembangkan keberaksaraan media sebagai bagian dari upaya mempersiapkan para peserta didik untuk hidup di “dunia yang sebenarnya”?

Usulan tentang keberaksaraan media ini, antara lain, dapat dilihat di situs ini: http://www.medialit.org/ 

Di situ ada beberapa isyu yang patut diperiksa oleh para guru dan para guru-pustakawan. Sebagian dari isyu itu amat relevan dengan keadaan di Indonesia.

Jadi…, tunggu apa lagi? 🙂

Posted in Kepustakawanan, Masyarakat Informasi | Dengan kaitkata: , | Leave a Comment »