Ilmu Perpustakaan & Informasi

diskusi dan ulasan ringkas

Lestarikan Pusaka Digitalmu

Posted by putubuku pada Agustus 25, 2008

Pada tanggal 17 Oktober 2003, UNESCO mencanangkan Charter on the Preservation of Digital Heritage (Piagam Pelestarian Warisan Digital atau dengan semangat baru dapat diterjemahkan dengan Piagam Pelestarian Pusaka Digital) untuk mendorong setiap negara memikirkan koleksi digital mereka. Piagam ini jelas berkaitan dengan Memory of the World Programme, sebuah program untuk menggalakkan kegiatan pelestarian digital dari warisan budaya nasional di setiap bangsa.

Piagam UNESCO ini boleh kita anggap sebagai puncak dari kekuatiran banyak pustakawan tentang nasib produk-produk informasi digital yang saat ini tumbuh dengan amat-sangat pesat. Terutama, para pustakawan dan pelestari informasi sangat peduli pada nasib informasi yang tercipta sudah dalam keadaan sepenuhnya digital (born digital). Saat ini, informasi yang born digital bertambah terus dengan cepat, terutama karena alat pembuatnya semakin banyak dan semakin mudah digunakan oleh semakin banyak orang.

Pihak yang paling berperan dalam pertambahan populasi informasi digital ini tentu saja adalah para produsen alat-alat berbantuan komputer; tidak saja yang berupa komputer pribadi dan laptop, tetapi juga kamera digital, kamera video digital, handphone, dan aplikasi-aplikasi Internet yang memudahkan orang awam untuk mengekspresikan diri mereka. Belum pernah dalam sejarah umat manusia, begitu banyak orang mampu memproduksi informasi dalam waktu cepat, dan untuk disebarkan secara amat meluas. Abad 20an ini benar-benar adalah abad kelimpahruahan informasi.

Namun pihak produsen alat-alat digital itu juga adalah pihak yang tak terlalu peduli pada kelestarian produk informasi digital. Persaingan bisnis menimbulkan perlombaan adu cepat mengeluarkan perangkat baru. Ini menyebabkan semacam gadget mania yang melanda semua masyarakat di dunia. Bersamaan dengan itu, muncul pula “sampah digital” yang menggunung tak terkendali, termasuk sampah perangkat keras dan media   -bayangkan berapa banyak handphone bekas, komputer versi lama, kepingan CD, dan disket — masih ingatkah Anda bentuknya? :-) — yang terbengkalai di berbagai kantor atau rumah.

Perlombaan dan pertambahan perangkat lunak juga luar biasa pesat, menyebabkan kepusingan pembeli ketika harus memastikan apakah harus membeli versi 3 atau versi 3.2.1 atau versi 4. Setiap tahun ada saja versi baru dari setiap perangkat lunak aplikasi, selain juga perangkat lunak saingan yang mirip-mirip.  Dalam keadaan yang serba cepat dan amburadul (chaotic) seperti ini, sangatlah mungkin sebuah produk digital “hilang” atau lebih tepatnya tak dapat terpakai lagi karena sudah usang, walau usianya masih muda. Kecenderungan manusia untuk membuat salinan (copy) atau menurun-muat (download) berkas setiap kali memerlukannya menyebabkan pertambahan berkas non-orisinal yang cepat, memenuhi harddisk komputer dengan cepat seperti debu di musim panas. Keadaan tambah kacau karena berkas digital juga amat mudah dimodifikasi, sehingga antara berkas utama (master file) dan turunan yang keseribu, mungkin telah terjadi modifikasi yang disengaja maupun tak disengaja.

Dalam keadaan seperti inilah muncul kekuatiran tentang karya-karya digital penting yang bernilai-guna bagi sebuah masyarakat, yang secara “tidak sengaja” terlupakan keberadaannya, terselip di antara tumpukan berkas digital di dalam harddisk, atau termodifikasi tanpa terlacak. Ketika karya tersebut diperlukan, kita baru terpana karena berkasnya tak terbaca sebab dibuat dengan perangkat lunak yang sudah tak diproduksi lagi. Bayangkan betapa banyak berkas yang dibuat perangkat lunak Wordstar atau Wordperfect yang tak terbaca lagi. Atau, yang lebih dekat, berapa peduli orang pada rekaman video digital pidato pengunduran diri Suharto? Di mana aslinya, dan bagaimana memastikan keasliannya?

Piagam UNESCO dibuka dengan definisi tentang digital heritage sebagai “cultural, educational, scientific and administrative resources, as well as technical, medical and other kinds of information created digitally, or converted into digital form from existing analogue resources” termasuk di dalamnya “texts, databases, still and moving images, audio, graphics, software and web pages“. Piagam itu juga memperingatkan masyarakat tentang berbagai faktor yang dapat mengancam kelestarian produk digital, baik itu berupa perubahan teknologi perangkat keras dan lunak yang sangat cepat, mapun ketidakpastian dalam hal keaslian dan tanggungjawab kebenaran isinya. Secara khusus UNESCO “menegur” semua negara untuk menyiapkan perangkat hukum bagi upaya melindungi berkas-berkas digital yang amat penting itu. 

Piagam UNESCO juga merupakan penegasan tentang betapa mengkuatirkannya kondisi kelimpahruahan digital saat ini, sehingga perlu SEGERA ada penelitian dan pengembangan dalam aspek berikut ini:

  • Model dan strategi teknologi preservasi digital (emulasi, migrasi).
  • Sistem penyimpanan dan metadata preservasi.
  • Standar tentang kepastian hukum dan otoritas isi.
  • Mekanisme kurator dan digitasi produk non-digital.
  • Payung hukum untuk institusi presevasi digital tingkat nasional

Salah satu hal penting yang juga sangat mendesak untuk dibuat setiap masyarakat adalah kritera “significance and lasting cultural, scientific, evidential or other value” (Article 7) dan tata cara penetapan keotentikan dokumen (authenticity).  Beberapa kasus di Indonesia nyata sekali memerlukan kriteria yang berlandaskan hukum tetap untuk memastikan bahwa produk digital yang kita simpan adalah produk yang otentik. Misalnya, hasil terobosan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan merekam pembicaraan para koruptor, perlu dilindungi sebagai warisan digital. Demikian pula berbagai rekaman kamera video digital dari Peristiwa Mei dan Peristiwa Trisakti serta pendudukan gedung DPR-MPR oleh mahasiswa.

Belum lagi persoalan dengan kondisi negara yang multi-kultural dan yang berpotensi menimbulkan multi-interpretasi tentang mana karya digital yang berkategori pusaka, dan mana yang bukan pusaka. Potensi ini semakin perlu ditanggapi secara serius, karena teknologi digital memudahkan semua orang melakukan preservasi digital dan melakukan klaim kultural atas produk digitalnya. Ambil contoh imajiner: Ada seseorang mengambil foto dengan kamera digital dengan sudut pandang (angle) tertentu terhadap sebuah bangunan tua, lalu bangunan tua itu dimusnahkan, dan kini yang tinggal adalah foto digitalnya. Kelak dikemudian hari, akan ada klaim bahwa foto tersebut adalah pusaka otentik tentang bangunan yang bersangkutan. Pertanyaannya adalah: benarkah foto tersebut otentik, bukan merupakan salinan, dan tidak mengalami modifikasi teknis? Kemajuan teknologi fotografi digital dan perangkat lunak pengolahan foto digital (misalnya Photoshop) dapat menimbulkan “huru hara” dalam soal otentitas, proses penyalinan, dan modifikasi ini.

Pemotretan bangunan pusaka merupakan salah satu saja contoh proses preservasi melalui digitasi {digitization for preservation). Masih banyak kegiatan digitasi yang memerlukan keseksamaan agar kelak tidak menimbulkan masalah. Semangat mendigitasi tesis dan disertasi tercetak, misalnya, perlu diimbangi dengan perangkat hukum untuk memastikan otentitas dan kelestariannya. Digitasi naskah-naskah kuno juga begitu. Sejarah sebuah masyarakat, misalnya sejarah Aceh, berpotensi menimbulkan kontroversi jika diubah menjadi produk digital.

Pustakawan dan para pengembang Perpustakaan Digital merupakan pihak yang paling tepat untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pelestarian pusaka digital ini. Jika Anda tertarik tentang hal ini, coba buka:

6 Tanggapan to “Lestarikan Pusaka Digitalmu”

  1. kangbudhi said

    Menarik sekali artikelnya Pak. N Minta ijin untuk copy n paste artikelnya. Thanks

  2. Subhan said

    Pak Putu, tolong bikin tulisan tentang local content dong Pak.

    Seorang teman saya pernah menanyakan tentang local content kepada salah seorang dosen Ilmu Perpustakaan. Menurut dosen tersebut, pemahaman tentang local content di kalangan pustakawan kita beda dengan pemahaman beliau. Kebanyakan pustakawan selalu menghubungkan local content dengan koleksi semacam skripsi, tesis, atau gray literature; sedangkan menurut beliau local content merupakan dokumentasi mengenai sejarah, kebudayaan, dll.

  3. putubuku said

    @ Subhan, ya mungkin nanti akan ada posting tentang local content. Secara sederhana sebenarnya pendapat dosen dan pustakawan itu sama-sama benar, sebab pengertian “local” di sini memang tentang karya yang diproduksi oleh masyarakat “pemilik” perpustakaan yang menyimpannya. Makanya, untuk perpustakaan sebuah perguruan tinggi, skripsi adalah “local” adanya. Tetapi dalam konteks yang lebih luas, UNESCO mengaitkan “local content” dengan kesenjangan kultural. Baca artikel ini: http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=5463&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

    Di sana tertulis:

    The lack of local content is evident across all media and information channels. One needs to spend just a few minutes in front of a television or computer screen to notice the overwhelming presence of content coming from content providers in the developed countries, reflecting language, values and lifestyles which are often vastly different from those of the community “consuming” the content.

  4. jo said

    artikel yang menarik..thx

  5. zafirah said

    pak putu, tolong buat tulisan tentang local content dong pak..

    saya sedang membutuhkan penjelasan tentang local content ini, karena saya ingin meneliti tentang pengembangan koleksi local content ini..

    terima kasih pak..

  6. donnyjpr said

    bagus sekali ulasannya, mohon ijin untuk dipakai dalam penulisan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: