Ilmu Perpustakaan & Informasi

diskusi dan ulasan ringkas

Keamanan dan Kebebasan. Bukan Pilihan.

Posted by putubuku pada Agustus 5, 2008

Sedikit cerita dari Amerika Serikat. Beberapa saat setelah tragedi 11 September, Pemerintah Pusat melalui badan US Geological Survey meminta Government Printing Office (GPO, kantor penerbitan dokumen pemerintah) agar memerintahkan semua perpustakaan memusnahkan semua CD-ROM tentang fasilitas air minum. Alasannya, ada ancaman serangan terhadap fasilitas itu, dan banyak perpustakaan memiliki informasi terinci tentang lokasi, denah, dan sistem air minum Amerika Serikat. Kalau informasi itu jatuh ke tangan “yang tidak bertanggungjawab”, tragedi yang amat hebat akan terjadi.

Untuk menegaskan perintah pemusnahan CD-ROM itu, badan investigasi federal alias FBI mengunjungi beberapa perpustakaan untuk memastikan bahwa perintah sudah dijalakan, tetapi FBI tidak berkonsultasi terlebih dahulu ke GPO maupun ke Geological Survey. Para pustakawan berkeberatan dan mengajukan protes serta banding atas keputusan pemusnahan tersebut. Sidang pun digelar, dan dalam sebuah memorandum tertanggal 13 Maret 2002, hakim Thomas Susman menyatakan:

The delicate balance between respondng to concerns relating to homeland security while ensuring public access to government information presents new challenges to many libraries. What limitations, if any, should be on acces to selected government information resources? Are there criteria to consider as to whether information resources should be publicly available? Similarly, many libraries that participate in the Federal Depository Program… are concerned that changes may be forthcoming in the informaton access and dissemination policies of federal agencies.

Pernyataan itu mengangkat kembali isyu pelik tentang keseimbangan antara “keamanan nasional” dan “kebebasan akses informasi”. Persoalannya adalah: apakah perpustakaan dan pustakawan harus patuh kepada perintah pemusnahan bahan pustaka? Kalau jawabannya “ya”, perintah dari siapa yang harus dipatuhi, dan bagaimana kriteria kepatuhan itu? Beberapa pustakawan menolak perintah itu, sebab memusnahkan bahan pustaka terkesan “barbar”. Sebagian pustakawan justru sebaliknya menganggap bahwa sikap menolak perintah pemusnahan itu “tidak patriotik”. Perdebatan pun sampai sekarang belum selesai.

Sebagai profesi yang berkegiatan di negara yang menghormati hukum, para pustakawan Amerika Serikat merasa harus memeriksa kembali perundangan dan kebijakan yang berkaitan dengan informasi, khususnya tentang daur hidup informasi. Mereka berharap, ada peraturan yang dapat menjadi acuan tentang tata-cara dan alasan pemusnahan bahan pustaka.

Menurut Hernon dan Relyea (2003), di dalam setiap kebijakan informasi (information policy) terkandung

“..a set of interrelated principles, laws, guidelines, rules, regulations, and procedures guiding the oversight and managemant of the information lifecycle: the production, collection, distribution/dissemination, retrieval and use, and retirement, including preservation, of information. Information policy also embracess access to, and use of, information and records; records relate to the conduct of government business and provide an audit trail for holding government accountable. Colectively, policies form a framework that profoundly affects the manner in which an individual in a society, indeed a society itself, makes political, economic, and social choices”.

Di dalam definisi di atas terlihat bahwa kebijakan informasi langsung berkaitan dengan akuntabilitas pemerintah. Jika Pemerintah membuat keputusan untuk menghambat akses publik ke informasi (secara permanen maupun sementara), maka keputusan itu tetap harus memperhatikan undang-undang, kebijakan, aturan, dan prosedur yang sudah ada. Apa pun alasannya, dan betapapun urgensi yang terkandung di dalamnya, keputusan memusnahkan bahan pustaka akan segera bertentangan dengan prinsip “pelestarian informasi” yang menjadi bagian tak terpisahkan dari daur hidup informasi.

Kasus perintah pemusnahan CD-ROM di atas juga langsung mengingatkan orang pada konsep e-government yang sudah populer tetapi belum banyak dimengerti itu. Karakter CD-ROM memang berbeda dari dokumen kertas, terutama dalam hal kemudahan pengambilan informasi. Jika CD-ROM itu disediakan di dalam sebuah jaringan Internet, banyak orang dengan mudah dapat mengambil dan menyalin (copy) isinya dari mana pun mereka berada. Artinya, lebih sulit mengatur akses di Internet, daripada kalau dokumen itu terbuat dari kertas dan tersimpan di gedung perpustakaan.

Akibat peristiwa 9/11 yang mengguncang kehidupan rakyat Amerika Serikat itu, banyak orang mulai mempertanyakan apakah diperlukan aturan dan norma khusus untuk sumber-sumber informasi digital yang tidak berlaku untuk sumber-sumber kertas?

Selama ini, e-government selalu dikaitkan dengan penyediaan informasi digital dan ada 5 bidang yang segera dapat dikenali sebagai wilayah e-government, yaitu:

  1. Layanan kepada masyarakat (government-to-citizen)
  2. Penyediaan informasi untuk masyarakat
  3. Kemudahan dalam belanja barang dan jasa (government-to-business dan business-to-government)
  4. Kemudahan pertukaran informasi antar departemen (government-to-government)
  5. Penjualan bahan informasi lewat Internet.

Di kelima bidang itu memang tidak ada peluang untuk menghambat akses. Potensi teknologi informasi menyebabkan tekanan yang besar kepada Pemerintah untuk membuka diri seluas mungkin dalam hal informasi dan jasa yang menggunakan teknologi informasi. Namun dalam perkembangannya, ternyata ada berbagai persoalan yang menyebabkan orang bertanya-tanya, apakah tidak diperlukan pembatasan-pembatasan yang berdasarkan kepentingan orang banyak.

Di Amerika Serikat, kelima bidang yang selama ini dianggap sebagai wilayah e-government diperluas menjadi 11 kekhususan, yaitu:

  1. Komunikasi antara badan pemerintah dengan publik, dan antar badan pemerintah dalam rangka melayani publik.
  2. Akses informasi dan pemenuhan kebutuhan informasi publik, mulai dari anak-anak, remaja sampai “senior citizen“.
  3. Penyediaan jasa komersial, termasuk “online sales“.
  4. Lelang dan pembelian jasa atau barang dari pihak swasta.
  5. Keamanan, termasuk proteksi transaksi lewat Internet, proteksi dari hacking, spam, dan sebagainya.
  6. Perlindungan informasi pribadi (privacy).
  7. Manajemen penyelenggaraan e-government itu sendiri.
  8. Perawatan prasarana teknologi informasi untuk penyelenggaraan e-government
  9. Pengurangan kesenjangan digital
  10. Pengaturan dalam keadaan darurat dalam krisis yang mengancam negara.
  11. Pengawasan pengembangan e-government oleh Lembaga Eksekutif maupun Legislatif (atau Congress di Amerika Serikat).

Nah, dari 11 butir di atas, maka hanya satu butir, yaitu butir 10, yang sangat jelas “pro keamanan” sementara butir-butir lainnya adalah “pro kebebasan”. Begitu pun, ada butir-butir yang tetap perlu diperlakukan dengan sangat hati-hati, misalnya butir tentang hak Pemerintah untuk berjualan di Internet dan butir tentang tugas Pemerintah melindungi informasi pribadi. Tanpa pengawasan dari masyarakat, hak dan tugas Pemerintah ini dapat tergelincir menjadi “pengawasan massal” oleh negara yang mengingatkan orang pada gosip tentang “big brother is watching you!”

Pengalaman Amerika Serikat yang mendapat serangan telak, kekuatiran mereka tentang keamanan nasional, dan keinginan mereka untuk tetap menjadi surga kebebasan informasi, menjadi sebuah adonan menarik untuk dipelajari. Para pustakawan Indonesia mungkin perlu terus menyimak perkembangan di negara itu kalau ingin mengembangkan kebebasan informasi di Nusantara yang indah ini.

Bacaan:

Hernon, P. dan Relyea, H.C. (2003). “Information policy” dalam Encyclopaedia of Library and Information Science, ed. Drake, M.A., New York : Marcel-Dekker, hal. 1300 – 1315

2 Tanggapan to “Keamanan dan Kebebasan. Bukan Pilihan.”

  1. indah said

    iya pak, waktu PKL saya pernah magang di perpustakaan umum, lalu ada seorang anak SD menanyakan ttentang sistem reproduksi manusia, Dia ingin meminjam buku tentang hal tersebut, Bukunya umum tetapi pustakawan disana tidak memperbolehkannyadengan alasan, banyak gambar pornonya, apakah seorang pustakawan memiliki wewenang demikian?lebih lanjut, dalam penelitian saya pada Perpustakaan perguruan tinggi, sekitar tahun 70an setelah meledaknya G30SPKI, pemerintah melarang beredarnya buku-buku komunis dengan alasan dapat mengganggu stabilitas keamanan. Padahal mungkin buku-buku tersebut masih di perlukan dalam proses belajar-mengajar di pendidikan. Namun demikian pihak perpustakaan PT tersebut tetap bersikeras dengan alasan untuk pendidikan, tetapi saya tidak bisa membayangkan jika ini terjadi (dan pastilah terjadi) di perpustakaan umum. Perpustakaan umum di kelola oleh PNS yang telah bersumpah menjadi Abdi Negara dan tampaknya ini menjadi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahn-permasalah seperti ini. Hingga saat ini kebebasan mendapatkan Informasi masih dalam perjuangan, kiranya pustakawan ikut ambil bagian dalam proses ini, dan berharap UU Perpustakaan setidaknya dapat melindungi hak ini, akan tetapi setelah di terbitkan UU tersebut menjadi Undang-undang Nomor 43 tahun 2007, tidak ada sama sekali mengenai perlindungan terhadap pengguna dalam memperoleh informasi, hal tersebut sungguhlah sangat mengecewakan. Disamping itu masih bergejolak pro dan kontra mengenai Rancanagn UU Pornografi (dan pornoaksi?), hal ini jika di telisik tentunya masih sangat berkaitan dengan informasi, bagaimana peran perpustakaan dan pustakawan dalam menyikapi hal ini? Bagaimana jika terjadi kasus diatas (seorang anak meminta buku soal reprodiksi) setelah di undangkannya Undang2 anti pornografi ini ? tentunya ini menjadi PR panjang bagi pekerja informasi di Indonesia, demikian juga pustakawan. Ada baiknya pustakawab ikut ambil bagian dalam memperjuangkan hak Informasi mengikuti prosesnya dan mensinkronkan dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pustakawan. Mungkin jalan masih panjang…tapi siapa tau ?😉

    salam hangat pak putu,
    saya suka berlama2 di blog ini🙂

    cheeeeers,😀

    -indah,pustakawan komnas ham-
    http://www.indahsurvyana.blogspot.com

  2. Subhan said

    Saya menduga, buku tentang sistem reproduksi tersebut memang dari segi isinya tidak cocok bila dibaca oleh siswa SD. Saya kira, buku tentang sistem reproduksi yang isinya untuk anak-anak sangatlah minim. Lagi pula pendidikan seks bagi anak-anak kayaknya masih menjadi polemik, sehingga belum ada buku tentang itu bagi anak-anak.

    Kalaupun pustakawan itu tetap meminjamkan buku tersebut ke siswa SD tersebut, sang pustakawan mustinya punya konsekuensi mendampingi anak tersebut ketika membaca koleksi itu, untuk membimbing pemahaman sang anak; seperti praktek label Bimbingan Orang Tua (BO) untuk tayangan televisi, gitu.

    “…tetapi saya tidak bisa membayangkan jika ini terjadi (dan pastilah terjadi) di perpustakaan umum. Perpustakaan umum di kelola oleh PNS yang telah bersumpah menjadi Abdi Negara dan tampaknya ini menjadi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahn-permasalah seperti ini.”

    Saya punya pengalaman terkait kasus ini.
    Saya pernah mewawancarai beberapa pustakawan di Perpustakaan Umum mengenai seleksi bahan pustaka. Dalam melakukan tugas tersebut, mereka merujuk pada pedoman seleksi yang antara lain mensyaratkan bahwa buku-buku yang diseleksi bukanlah buku terlarang, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. ketika saya tanya lebih jauh mengenai hal itu, jawaban mereka selalu mirip, bahwa lembaga tempat mereka bekerja adalah institusi pemerintah dan mereka adalah PNS, maka mau tidak mau mereka harus taat peraturan.

    Namun dalam prakteknya, mereka tetap memilih buku-buku yang memuat pemikiran dalam spektrum ideologi kiri yang diterbitkan oleh salah satu penerbit buku kiri. Ketika saya tanya mengapa mereka memilih buku-buku tersebut, mereka beralasan karena buku-buku itu tidak masuk dalam daftar buku terlarang yang biasanya dikeluarkan oleh pihak kejaksaan. Lagi pula buku-buku itu dijual secara bebas, berarti buku-buku tersebut tidak dilarang.

    Memang ada beberapa faktor lain yang menyebabkan mereka tetap memilih buku-buku tersebut, seperti karena harus mengejar target kuota jumlah buku yang harus diadakan tiap tahun.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: