Ilmu Perpustakaan & Informasi

diskusi dan ulasan ringkas

Bijak Berinformasi

Posted by putubuku pada Mei 18, 2008

Ketika informasi sudah menjadi bagian dari kehidupan, maka fenomena pembuatan dan penerapan kebijakan informasi pun menjadi sangat penting, sekaligus sangat rumit. Dalam Ilmu Perpustakaan dan Informasi, studi tentang kebijakan informasi pun mulai mendapat perhatian. Pengertian “kebijakan informasi” (information policy) itu sendiri sudah pernah dibahas di blog 360-nya Putu Pendit; jadi silakan ke sana kalau mau membaca lebih rinci. Atau sekalian tengok seluruh blog di  http://360.yahoo.com/putu_pendit.

Sekarang, mari kita ulas cara penelitian atau pengkajian kebijakan informasi itu. Menurut Rowlands (1997), salah satu model yang populer dalam pengkajian kebijakan informasi adalah dengan model pendekatan sistem. Model ini secara sederhana membayangkan pembuatan kebijakan (policy-making) sebagai sebuah kegiatan yang mengandung serangkaian inputs (misalnya manusia, ideologi, harapan, hasil riset, investasi), dan outputs (penciptaaan kesejahteraan, jaminan kesehatan, akses yang demokratis). Dalam model ini, semua kebijakan, termasuk kebijakan informasi adalah sebuah kata kerja, bukan kata benda. 

Model penelitian yang dapat digunakan adalah model turunan dari pemikiran klasik dari Lasswell (1970) , yang terlihat dalam gambar berikut ini:


Dari model yang memang sangat sederhana ini, berbagai percabangan telah muncul, yang dapat dikelompokkan dalam tiga perspektif:

  1. Rational actor
  2. Bureaucratic imperative
  3. Garbage can

Dalam perspektif rational actor, model di atas dipandang sebagai serangkaian peristiwa atau kejadian yang ideal dan tanpa hambatan atau pengaruh dari hal-hal di luar birokrasi. Selain itu, proses pembuatan kebijakan dianggap merupakan hasil serangkaian keputusan yang sepenuhnya rasional, di dalam sebuah situasi dengan tujuan-tujuan yang jelas dan dinyatakan secara eksplisit. Upaya pembuatan kebijakan ini merupakan usaha yang terus menerus dan tak kenal lelah, dan dianggap akan menghasilkan hasil yang memuaskan. Pilihan-pilihan yang ada ketika membuat sebuah kebijakan didasarkan pada perhitungan yang “dingin” tentang biaya dan manfaat (cost and benefits), objektivitas, ketidak-memihakan, dan keadilan. 

Dalam kenyataan sehari-hari, tentu amat sulit (walau tidak mustahil) menemukan contoh sempurna seperti model rasional ini. Namun model ini memudahkan interpretasi dan dapat membantu kita memilah kerumitan proses pembentukan kebijakan. Dalam praktik birokrasi yang sesungguhnya, kita perlu menyadari beberapa hal, misalnya:

  1. Dalam kenyataan sulit sekali mencapai kesepakatan penuh dalam soal-soal yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran kebijakan. Apalagi kalau kita sadari bahwa di dalam birokrasi dan pemerintahan sendiri ada berbagai kepentingan yang tidak selalu selaras. Masing-masing pihak akan ngotot memasukkan interpretasi kelompok mereka tentang tujuan dan sasaran kebijakan, sebab tujuan dan sasaran inilah yang akan paling berkaitan dengan kepentingan kelompok. 
  2. Di tengah birokrasi yang dinamis dan sekaligus demokratis, kadang muncul pertanyaan: siapa sebenarnya pihak yang paling tepat disebut sebagai pembuat kebijakan (policy makers)? Secara teoritis memang mudah mengidentifikasi pihak yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Dalam praktiknya, belum tentu masing-masing pihak melakukan fungsi yang sudah ditetapkan.
  3. Proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan selalu memerlukan data, informasi, dan pengetahuan tentang kondisi sosial-politik. Persoalannya adalah: apakah data, informasi, dan pengetahuan itu sudah cukup tersedia? Bagaimana kalau sebuah birokrasi kekurangan informasi? Apakah akan selalu ada ‘perfect knowledge’ dalam proses pembuatan kebijakan?

Dengan memperhatikan tiga kondisi  di atas, maka mudah sekali melihat bahwa perspektif rational actor seringkali terlalu naif. Perspektif ini mungkin hanya dapat diterapkan dalam keadaan yang sangat stabil, atau untuk hal-hal yang sudah operasional atau rutin. Misalnya, kebijakan-kebijakan informasi tingkat lokal yang lebih bersifat mendukung pelaksanaan diseminasi informasi di tingkat kabupaten. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah, misalnya, selalu didahului kegiatan penyebaran informasi yang didukung oleh kebijakan yang diputuskan secara sederhana dan cepat. Tetapi bandingkan misalnya dengan kebijakan tentang akses terhadap informasi publik, baik di tingkat nasional maupun lokal. Nyata sekali bedanya!

Perspektif lain yang mungkin lebih tepat untuk situasi yang lebih rumit adalah perspektif bureaucratic imperative. Dalam perspektif ini para peneliti dapat membuat asumsi bahwa birokrasi memiliki minat untuk berlaku rasional dan adil, namun sebagai sebuah organisasi yang besar dan rumit terdapat berbagai faktor yang seringkali membuat birokrat sulit berlaku rasional dan adil. Walaupun setiap individu birokrat dianggap rasional dan adil, namun pada akhirnya dia bekerja untuk organisasinya. Selain itu dia terikat pula oleh nilai, norma, prosedur, dan ‘hal-hal yang sudah dimaklumi bersama’ (accepted wisdoms). Semua ini akan mempengaruhi dan mengalahkan rasionalitas.

Selain itu, perspektif bureaucratic imperative juga menganggap bahwa  para pengambil keputusan dan kebijakan secara bersama-sama seringkali merupakan pihak yang lebih senang bereaksi terhadap masalah jangka pendek, dan enggan terlibat dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang. Alasan paling masuk akal dari ketertarikan pada hal yang berjangka pendek ini tentu saja adalah masa kekuasaan. Seorang birokrat cenderung memikirkan kebijakan yang relevan untuk masa jabatannya saja. Itu sebabnya muncul pula fenomena ‘ganti pejabat, ganti kebijakan’ yang menghantui birokrasi di Indonesia.

Terlepas dari hal-hal di atas, kita juga boleh berasumsi bahwa di tengah kesulitan mencapai kesepakatan tentang tujuan kebijakan, akan selalu ada keputusan pragmatis. Bagi sebagian besar birokrat, pembuatan kebijakan merupakan bagian dari kegiatan sehari-hari untuk mengatasi berbagai masalah (problem-solving activity). Seringkali terjadi anggapan bahwa sebuah kebijakan sebenarnya adalah semacam upaya tawar-menawar dan bersepakat antar berbagai kepentingan yang sifatnya segera. Model pengambilan keputusan yang berprespektif bureaucratic imperative akhirnya memang dapat dianggap sebagai cara paling bagus dalam menggambarkan (deskripsi) pembuatan kebijakan, walau bukan cara yang seharusnya dilakukan birokrat! 

Persamaan antara perspektif rational actor dan bureaucratic imperative adalah pada asumsi dasar yang menganggap bahwa kegiatan pembuatan kebijakan merupakan proses yang teratur, terus menerus, dan linear (garis lurus). Kedua perspektif ini merupakan interpretasi ‘tembak langsung’ dari model Lasswell di atas. Belakangan muncul cara lain dalam memandang model pengambilan keputusan ini. Misalnya, kita dapat mulai bertanya: bagaimana birokrat memahami sebuah persoalan di dalam masyarakatnya, sebelum mereka merancang sebuah kebijakan? Misalnya, dalam kasus perpustakaan dan informasi, bagaimana para birokrat memahami persoalan kelangkaan buku bacaan atau kesulitan mengakses Internet di Indonesia? 

Menjadi menarik untuk mengkaji secara khusus apa dan bagaimana proses yang terjadi ketika para pengambil keputusan mulai melihat sebuah masalah dan mencoba memahaminya. Proses ini sendiri adalah sebuah aktivitas politik yang amat dinamis. Banyak problem saling berkompetisi menarik perhatian para politikus dan birokrat, padahal mungkin hanya sedikit yang akhirnya benar-benar mendapat perhatian mereka. Banyak pihak di masyarakat yang akan menggunakan berbagai cara untuk menarik perhatian para birokrat, walaupun pada akhirnya birokrat juga akan punya prioritas mereka sendiri. Dari sini lah kemudian kita dapat membayangkan bahwa pembuatan kebijakan sebenarnya mirip dengan garbage can alias tong sampah. Segala macam hal masuk ke dalamnya, bercampur aduk dan seringkali juga terbengkalai. Perputaran politik dan adu-kepentingan ikut mewarnai pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Suasananya seringkali kacau-balau (chaotic).

Bahkan dalam suasana campur aduk itu, sebagaimana di dalam tong sampah, seringkali juga ada bau busuk!🙂

Bagi yang tertarik mengkaji kebijakan informasi, boleh menengok situs-situs berikut ini:

Bacaan:

Lasswell, H.D. (1970). “The emerging conception of the policy sciences” dalam Policy Sciences, vol 1 no. 1 , hal. 3 – 14

Rowlands, I (1997), “Understanding information policy : concepts, frameworks and research tools” dalam Understanding Information Policy, ed. I. Rowlands, London : Bowker-Saur, hal. 27 – 45.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: